LBH Lahat Hadiri Peresmian Posbakum dan Pelatihan Paralegal se-Sumsel

28-July-2025, 13:12

---

PALEMBANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat turut hadir dalam kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal se-Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (28/07/2025).

Ketua LBH Lahat, Bakrun Satia Darma, yang ikut serta bersama rombongan dari Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan tersebut.

Acara diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Ushehin, serta seluruh Forkopimda Sumsel, Bupati dan Wali Kota se-Sumsel, serta unsur terkait lainnya, termasuk perwakilan dari organisasi bantuan hukum, fakultas hukum, dan perwakilan kepala desa/lurah se-Sumsel.

Dalam kegiatan ini, LBH Lahat sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi, ikut berperan dalam mendukung program pembentukan 3.258 Posbakum di desa/kelurahan dan pelatihan 6.683 paralegal se-Sumatera Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian dalam laporanya.

Ketua LBH Lahat, Bakrun Satia Darma, menyatakan bahwa kehadiran LBH dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memperluas akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa.

Ia juga menegaskan bahwa LBH Lahat siap mendampingi dan membina para paralegal desa agar dapat menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mendapatkan keadilan hukum.

“Posbakum di desa bukan hanya sekadar fasilitas, tapi simbol hadirnya negara melalui pendampingan hukum yang nyata. LBH Lahat akan terus mendukung, baik dalam bentuk edukasi, pendampingan, maupun kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan,” ujar Bakrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa LBH Lahat siap menjalin sinergi dengan Pemkab Lahat, untuk memastikan keberlanjutan program paralegal ini di daerah.

“Kami siap terlibat aktif dalam pelatihan dan pendampingan, agar masyarakat desa tidak hanya paham hukum, tetapi juga berani menggunakan hak-haknya secara benar dan beradab,” tambahnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan lembaga bantuan hukum dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang merata, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

(YOKI)